Pancasila Masih Sebatas Frasemologi Politik

Praktek penyelenggaraan negara semakin menjauh dari Pancasila. Akibatnya, cita-cita masyarakat adil dan makmur pun makin menjauh.

“Pancasila hanya ditempatkan sebagai frasemologi politik dan tidak menjiwai praktek penyelenggaraan negara kita,” kata sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR, Achmad Basarah, saat diskusi bertajuk “Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Berbangsa Dan Bernegara” di Galeri Cafe, Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Hal tersebut, ungkap Achmad, terlihat pada fakta-fakta yuridis berupa produk perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila. Katanya, mayoritas pejabat negara kehilangan pedoman untuk memahami tafsir Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pengakuan terhadap Pancasila mestinya bukan pada sifat-sifat formalnya, melainkan bentuk materil dan substansinya. “Kita harus menyelami isi pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 itu,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reform Institut Yudi Latief menyoroti penyelewengan Pancasila semasa rezim otoriatian orde baru.

Menurutnya, salah satu warisan terburuk rezim otoritarian orde baru adalah ketidaksanggupan warga bangsa menghargai warisan-warisan terbaik dari masa lalu bangsa kita.

“Sampai-sampai pendidikan nasional kita tidak berani mencantumkan Pancasila sebagai mata pelajaran,” kata Yudi Latief.

Saat ini, ungkap Yudi Latief, Pancasila dan UUD 1945 sedang digempur habis-habisan oleh neokolonialisme. Sayangnya, rejim demokrasi palsu sekarang ini justru membuat sisi terang dari masa depan kita makin tak nampak.