Pelemahan Pancasila

Pada tanggal 30 September 1965, sebuah gerakan di dalam tubuh Angkatan Darat melakukan penculikan dan penyingkiran terhadap perwira-perwira yang dianggap berhianat alias kontra-revolusi. Dewan Jenderal, nama komplotan para perwira itu, diduga akan melancarkan kudeta terhadap Bung Karno.
Akan tetapi, esoknya, 1 Oktober 1965, sebuah gerakan lain di tubuh angkatan darat mencoba mematahkan gerakan kontra-kudeta tersebut, dan kemudian berusaha tampil sebagai penyelamat negara. Gerakan ini, dengan Soeharto dan Nasution sebagai aktor utamanya, segera melemparkan tuduhan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang dari upaya kudeta saat itu.
Yang aneh adalah, bahwa gerakan Soeharto menyebut gerakannya sebagai upaya penyelamatan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. 1 Oktober pun diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Ini sangat aneh, dan tentu saja menggelikan, bahwa Soeharto menyebut gerakannya untuk menggulingkan Bung Karno, sang penggali Pantjasila, sebagai upaya menyelamatkan Pancasila. Benarkah Bung Karno hendak merusak Pancasila?
Pancasila secara resmi lahir dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dua bulan menjelang proklamasi kemerdekaan. Saat itu, Bung Karno mengajukan lima prinsip yang akan menjadi “weltanschauung” bangsa kepada sidang BPUPKI, yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Boleh dikatakan, Bung Karno adalah orang yang paling getol menganjurkan bangsa Indonesia memperdalam dan memperkuat pemahaman tentang Pancasila. Dalam berbagai pidatonya, ia menyebut Pancasila sebagai penemuan bangsa Indonesia dan sekaligus alternatif terhadap pertarungan dua gagasan besar dunia: “declaration of independence”-nya Thomas Jefferson dan “Manifesto Komunis-nya” Karl Marx dan Engels.
Dari penggalian Bung Karno, Pancasila menjadi ideologi nasional yang dapat mempersatukan sebuah bangsa yang meliputi tiga ratusan etnik,  tidak kurang dari 200 bahasa, dan penduduknya memeluk banyak agama dan aliran kepercayaan.
Lalu, karena tujuan mendirikan negara Republik Indonesia untuk semua golongan, maka Pancasila pun berlaku untuk semua golongan. Juga karena negara yang dicita-citakan adalah negara yang adil dan makmur, maka Pancasila pun mengandung prinsip-prinsip yang memperjuangkan bukan saja politieke democratie (demokrasi politik) saja, tetapi juga memperjuangkan socialie rechtvaardigheid (keadilan sosial).
Maka, pancasila di tangan Bung Karno adalah kiri. Kiri disini diartikan sebagai kelompok politik atau aliran yang memperjuangkan kesetaraan sosial. Noberto Bobbio, seorang filsuf politik Italia, merujuk “politik kiri” sebagai komitmen terhadap kesetaraan atau persamaan (politik dan ekonomi).
Dalam menjalankan perjuangan menuju Indonesia adil dan makmur, Bung Karno merangkum semua golongan, khususnya melalui persatuan tiga kekuatan besar-Nasakom: Nasionalis, Agamais, dan Komunis.
Lalu, apa yang dimaksud “kesaktian Pancasila” oleh Soeharto?
Tanggal 1 oktober 1965 merupakan momen penting, setidaknya awal dari sebuah skenario, untuk menggulingkan pemerintahan Bung Karno dan, terutama, proyek politik yang dibangun Bung Karno: Revolusi Indonesia.
Penggunaan kata “kesaktian Pancasila” adalah tipuan belaka, supaya Soeharto tidak mendapat penentangan luas dari masyarakat karena menggusur Bung Karno. Penggunaan kata itu juga sama dengan sebutan “pahlawan revolusi”. Dapatkah kata “pahlawan revolusi” disemakkan kepada para perwira yang notabene berpolitik menentang revolusi Indonesia itu sendiri.
Kami fikir hal itu umum dipergunakan dalam kudeta-kudeta manapun yang tidak mendapat sokongan dari rakyat. Biasanya, dalam kasus-kasus semacam itu, para pelaku kudeta berpura-pura mempertahankan negara, menyelamatkan pemimpin revolusi, tetapi secara intensif melumpuhkan kekuatan-kekuatan pendukung revolusi.
Dalam hal ini, jelas sekali bahwa sebelum melumpuhkan Bung Karno, Soeharto melumpuhkan pendukung loyalnya, yaitu kaum kiri, yang juga menjadi tenaga penting dalam proyek “revolusi Indonesia” –nya.
Oleh karena itu, pancasila di bawah Soeharto adalah pancasila yang sudah dilemahkan, sudah dihilangkan makna kiri-nya. Pancasila jaman Soeharto tidak lagi menjadi “weltanschauung” bangsa Indonesia, tetapi sekedar “kata-kata yang dihafalkan setiap hari” tanpa makna. Pancasila di jaman Soeharto sudah kehilangan rohnya yang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.
Dan, bersamaan dengan pelemahan pancasila itu, Soeharto menjalankan proyek “nation and character destruction” selama 32 tahun.
Jadi, peringatan 1 oktober sebagai hari kesaktian pancasila perlu diluruskan.